POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Arah pembangunan Kabupaten Berau ke depan mulai menghadapi tantangan serius. Proyeksi kemampuan keuangan daerah pada 2027 menunjukkan kondisi yang tidak sederhana : ketika kebutuhan belanja pegawai terus meningkat, ruang untuk pembangunan justru berpotensi menyempit.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, mengungkapkan bahwa total kapasitas anggaran daerah pada 2027 diperkirakan hanya berada di kisaran Rp2 triliun lebih. Dari jumlah tersebut, lebih dari Rp1 triliun diproyeksikan akan terserap untuk belanja pegawai.

“Komposisi ini kami nilai  cukup mengkhawatirkan karena menyisakan ruang fiskal yang terbatas untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik,” ungkapnya.

Dengan kondisi seperti itu tambahnya,  ruang fiskal  akan semakin sempit. Ini harus diantisipasi karena bisa berdampak langsung pada Pembangunan. Persoalan ini tidak sekadar berbicara tentang angka dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, kondisi tersebut mencerminkan tantangan besar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.

“Ketika porsi anggaran lebih banyak terserap untuk kebutuhan rutin, maka fleksibilitas pemerintah dalam menjalankan program strategis akan semakin terbatas. Jika tidak dikelola dengan baik, situasi ini berpotensi menghambat laju pembangunan yang selama ini sudah berjalan,” tukasnya.

Salah satu risiko yang paling nyata adalah terhentinya proyek-proyek strategis di tengah jalan. Saga menilai, tanpa perencanaan yang matang dan pengendalian yang ketat, program yang telah dimulai bisa kehilangan keberlanjutan. Ia pun menyinggung pembangunan embung air bersih di wilayah Maratua yang hingga kini belum rampung. Proyek tersebut menjadi contoh bagaimana keterbatasan anggaran dapat berdampak langsung pada tertundanya manfaat bagi masyarakat.

“Jangan sampai kita terlalu banyak memulai proyek, tapi akhirnya tidak bisa menyelesaikannya. Itu jelas merugikan masyarakat,” tegasnya.

Dari kondisi ini, Saga melihat perlunya perubahan pendekatan dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah diminta tidak lagi berorientasi pada banyaknya proyek yang dimulai, melainkan pada seberapa efektif proyek tersebut dapat diselesaikan dan dimanfaatkan. Fokus pada skala prioritas menjadi kunci. Program-program yang sudah berjalan harus dipastikan tuntas terlebih dahulu sebelum membuka inisiatif baru.

“Lebih baik kita selesaikan yang sudah ada, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya. (sep/FN/Advertorial)